KPK Ingatkan Mulan Jameela tentang Etika Penyelenggara Negara

Teguran KPK dan Klarifikasi Mulan Jameela Terkait Endorse Kacamata Mahal
source: https://www.merdeka.com/

Kasus Mulan Jameela yang mengunggah foto kacamata bermerek Gucci pada akun Instagram pribadinya menjadi topik pembicaraan netizen. Pasalnya, unggahannya tersebut menimbulkan polemik seputar etika pejabat negara. Dalam hal ini, KPK pun mengingatkan perihal etika sebagai penyelenggara negara di mana seorang anggota DPR tidak boleh menerima hadiah atau potongan harga untuk pembelian barang mewah.


Endorsement Kacamata Gucci

Teguran KPK dan Klarifikasi Mulan Jameela Terkait Endorse Kacamata Mahal
source: https://www.borneonews.co.id/

Dilansir dari detiknews, akun @mulanjameela1 mengunggah foto tiga kacamata dengan merek Gucci pada pukul 17.23 WIB di hari Kamis (17/10/2019). Foto itu pun lengkap dengan caption yang berisi:

"Bismillahirrahmanirrahim...Terimakasih @jakarta_eyewear ngirim kacamata sebagus ini, buat sahabat onlineku yang lagi cari supplier kacamata termurah. bisa order langsung di @jakarta_eyewear ya...,

baca juga


Klarifikasi Mulan Jameela

Teguran KPK dan Klarifikasi Mulan Jameela Terkait Endorse Kacamata Mahal
source: https://m.ayobandung.com/

Mendapat peringatan dari KPK dan komentar warganet, Mulan pun mengeluarkan klarifikasi tentang unggahan foto kacamata bermerek tersebut. Dalam klaraifikasinya Mulan mengatakan bahwa postingan tersebut adalah paid promote yang diterima admin akun Instagramnya. Ia pun menerima caption yang diajukan oleh online shop tersebut tanpa menyaring kembali kata-kata yang dipilihnya. Menanggapi hal ini, Mulan pun segera memperbaiki caption tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman.


Peringatan KPK pada Pejabat Negara 

Teguran KPK dan Klarifikasi Mulan Jameela Terkait Endorse Kacamata Mahal
source: https://m.bizlaw.id/

Untuk mengatasi masalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara, ada beberapa etika pejabat publik yang harus ditaati. Salah satunya adalah seputar penerimaan hadiah berupa barang mewah. Menurut Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, potongan harga atau diskon saja sangat direkomendasikan untuk ditolak atau dilaporkan oleh seorang penyelenggara negara. Pasalnya, akan sulit dipahami untuk mengenali apakah pemberian itu tidak ada kaitan dengan posisi seorang pejabat negara. Dengan kata lain, lebih baik hal-hal seperti ini seharusnya dilaporkan.